Ahmad Iqbal Febriyanto, ahmad.iqbal.2301216@students.um.ac.id
Abstrak: Upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK saja, namun juga dapat dilakukan oleh lembaga lain, seperti Kejaksaan. Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota/kabupaten/kota lebih memungkinkan bagi negara dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dibanding KPK yang hanya berkedudukan di ibukota negara dan perwakilan nya baru akan dibentuk di 6 (enam) provinsi. Kejaksaan Negeri Sleman yang berkedudukan di Kabupaten Sleman merupakan Kejaksaan Negeri yang gencar dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam wilayah Kejaksaan Negeri Sleman dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian, dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Sleman mendasarkan pada dua tindakan, yaitu dengan melakukan penegakan hukum represif dan preventif.
Catatan
Warna ⇒ menjelaskan tema utama
Warna ⇒ menjelaskan kondisi yang sekarang
Warna ⇒ menjelaskan ringkasan tulisan yang kita buat
(RP1) Pendahuluan
Korupsi bagaikan kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik culas ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan mengikis nilai-nilai moral bangsa. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penghindaran korupsi menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.
(RP2) Membangun Sistem Akuntabel dan Transparan: Pilar Utama Pencegahan Korupsi
Korupsi bagaikan benalu yang menggerogoti kemajuan bangsa. Upaya pencegahannya pun harus dilakukan secara komprehensif, salah satu yang terpenting adalah membangun sistem yang akuntabel dan transparan.
Akuntabilitas dan Transparansi: Senjata Ampuh Melawan Korupsi
Sistem yang akuntabel dan transparan merupakan landasan penting dalam mencegah korupsi. Akuntabilitas berarti setiap individu dan instansi bertanggung jawab atas tindakan dan kinerjanya. Transparansi berarti setiap informasi yang berkaitan dengan publik dapat diakses secara mudah dan terbuka.
(RP3) Membangun Bangsa yang Bersih dan Berintegritas
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah korupsi adalah upaya yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi, serta mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.
(RP4) Menanamkan Nilai-nilai Integritas: Upaya Fundamental Melawan Korupsi
Menanamkan nilai-nilai integritas merupakan upaya fundamental dalam mencegah korupsi. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini dan membangun budaya integritas di berbagai lingkungan, kita dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berintegritas, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia menuju masa depan yang bebas dari korupsi.
(RP5) Meningkatkan Kompetensi Diri: Upaya Penting Menghindari Korupsi
Mengapa Meningkatkan Kompetensi Diri Penting?
Meningkatkan kompetensi diri dapat membantu individu untuk:
- Memahami dengan baik peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan korupsi.
- Meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan aset secara bertanggung jawab.
- Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang profesional dengan pihak lain.
- Meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan melaporkan potensi tindak pidana korupsi.
- Meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab.
(RP6) Budaya Kerja Sehat: Fondasi Kokoh Pencegahan Korupsi
Budaya kerja sehat adalah budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparan, dan profesionalisme. Budaya kerja ini dapat menjadi benteng ampuh dalam melawan korupsi dengan cara:
- Meminimalkan Peluang Korupsi:
- Budaya kerja yang transparan dan akuntabel dapat meminimalkan celah dan peluang terjadinya korupsi.
- Sistem pengawasan internal yang kuat dan efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan dana dan aset.
- Budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas dapat mendorong pegawai untuk bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab.
(RP7) Kesimpulan
Mencegah dan menghindari korupsi merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan membangun sistem yang akuntabel dan transparan, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan menanamkan nilai-nilai integritas, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan menuju masa depan yang lebih cerah.
Referensi:
Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.
Treisman, D. (2007). What Have We Learned About the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-National Empirical Research? Annual Review of Political Science, 10, 211-244.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. Hague Journal on the Rule of Law, 3(2), 220-246.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.
Doig, A., & Theobald, R. (2000). Corruption and Democratisation. London: Frank Cass Publishers.
Bardhan, P. (1997). Corruption and Development: A Review of Issues. Journal of Economic Literature, 35(3), 1320-1346.
Acemoglu, D., & Verdier, T. (2000). The Choice between Market Failures and Corruption. American Economic Review, 90(1), 194-211.
World Bank. (2017). World Development Report 2017: Governance and the Law. Washington, DC: World Bank.